Menu

Mode Gelap
Breaking News: Kantor Dinsos Bolmong Digeledah Menjelang hari Lebaran, 1 Terpidana Korupsi, Dieksekusi oleh Kejari Kotamobagu Seriusi Dugaan Korupsi di RSUD Datoe Binangkang, Dirut Enggan Bicara Si Jago Merah Ludeskan Mapolres Kotamobagu Lakalantas di Kaidipang, 1 Tewas 3 Luka-Luka

Kanal Kotamobagu · 7 Nov 2022 19:54 WITA

Disperinaker Sentuh Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan IKM


 Disperinaker Sentuh Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan IKM Perbesar

KANAL KOTAMOBAGU– Tindaklanjut PMK Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) lewat APBD Perubahan 2022 sebesar Rp 2.049.121.375

Adapun total anggaran 2 miliar lebih ini dialokasikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk nantinya digunakan dalam program-program penanganan dampak inflasi, salah satunya pada  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Kepala Disperinaker Kotamobagu Johan Sofian Boulu SE, menyebutkan anggaran penanganan dampak inflasi yang bersumber dari DTU untuk dikelola pihaknya sebesar Rp680 juta.

“Dana ini akan kita gunakan untuk program penciptaan usaha baru maupun peningkatan usaha yang sudah berjalan,” kata Sofian saat bersua dengan wartawan Senin 7 November 2022.

Lanjut Sofian, adapun program lewat anggaran tersebut meliputi pemberian bantuan peralatan penunjang kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) seperti mesin pembuatan kue, mesin pengolahan kopi dan lain sebagainya.

“Prosedurnya, kelompok IKM memasukan proposal dan hal ini sudah kami sosialisasikan dengan turun langsung ke lapangan. Ada juga proposal IKM terkait permohonan bantuan yang sudah lama masuk namun belum ditindaklanjuti, maka itu yang kami prioritaskan lewat program tersebut,” urainya.

“Insyaallah programnya running paling lama akhir desember, karena kegiatan ini kami lelang dan saat ini masih berproses di ULP,” sambungnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kotamobagu Pra Sugiarto Yunus, menegaskan bahwa program-program OPD terkait penanganan dampak inflasi yang diintervensi lewat 2% DTU tersebut, wajib dikelola berdasarkan peraturan dan regulasi sebagaimana tertuang dalam PMK RI.

“Peruntukannya sudah jelas yakni bantalan sosial diantaranya bansos, penciptaan lapangan kerja, untuk sektor transportasi dan bantuan lainnya yang intinya menekan laju inflasi,” tegas Sugiarto.

Untuk diketahui, selain Disperinaker, Program penangan dampak inflasi yang diintervensi lewat 2% DTU, juga dialokasikan ke Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan serta  Dinas Ketahanan Pangan. (arm)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kepala Dinas PUPR Teken Kontrak Pekerjaan Konstruksi Kantor Kejari Kotamobagu 

31 Mei 2024 - 07:20 WITA

Pemkot Kotamobagu Utus Dua Siswa Ikut Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi  

30 Mei 2024 - 17:18 WITA

Dinas PUPR Kota Kotamobagu Lakukan PHO Terhadap Tiga Paket Peningkatan Jalan Tahun 2024

29 Mei 2024 - 13:13 WITA

Pemkot Kotamobagu Kembali Raih Opini WTP ke-11 dari BPK Perwakilan Sulut

28 Mei 2024 - 13:08 WITA

Pj Wali Kota Pimpin Upacara Peringatan HUT Kotamobagu dan HKN ke 166 tahun

27 Mei 2024 - 13:04 WITA

Pj Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Kotamobagu

22 Mei 2024 - 07:00 WITA

Trending di Kanal Kotamobagu