Menu

Mode Gelap
Breaking News: Kantor Dinsos Bolmong Digeledah Menjelang hari Lebaran, 1 Terpidana Korupsi, Dieksekusi oleh Kejari Kotamobagu Seriusi Dugaan Korupsi di RSUD Datoe Binangkang, Dirut Enggan Bicara Si Jago Merah Ludeskan Mapolres Kotamobagu Lakalantas di Kaidipang, 1 Tewas 3 Luka-Luka

Kanal Kotamobagu · 3 Feb 2022 19:31 WITA

Bapelitbangda Bahas Stunting Lewat FGD


 Bapelitbangda Bahas Stunting Lewat FGD Perbesar

KANAL KOTAMOBAGU – Membahas percepatan penurunan angka stunting di Kota Kotamobagu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD dilaksanakan di ruang rapat Bappelitbangda Kotamobagu, Kamis 3 Januari 2022, menghadirkan nara sumber Sam Patoro Larobu selaku Tenaga Ahli Dirjen Bina Pembangunan Daerah.

Menurut Kepala Bappelitbangda Kotamobagu Adnan Massinae, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi skala prioritas Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dalam upaya pencegahan kasus Stunting.

“Untuk mengatasi persoalan stunting, butuh kerjasama lintas sektor. Olehnya FGD ini sangat penting dalam rangka penyusunan rencana aksi di lapangan,” kata Adnan.

Sam Patoro pada kesempatan ini, mengungkapkan pentingnya data dalam hal penanganan stunting. Menurut dia, data besaran anggaran perlu diketahui, berapa besaran anggaran yang diperoleh dari APBN, APBD maupun Dana Desa.

Di Kotamobagu tercatat ada 205 kasus yang ditemukan berdasarkan pengukuran tahun 2021. Itu pun, belum keseluruhan anak terukur. Dari data Dinas Kesehatan, baru 84 persen dari total jumlah anak yang telah didata, selebihnya belum.

Sam Patoro pun, meminta agar Dinkes lebih intens lagi melakukan pengukuran pada tahun 2022 ini. Walaupun belum bisa mencapai 100 persen, tapi bisa ditargetkan sampai 95 persen, anjurnya.

Dia juga mengupas program penanganan kasus Stunting lewat penggunaan dana desa. Menurut Sam Patoro, sampai 2021 lalu, besaran dana desa yang dipakai menunjang program percepatan penanganan stunting sudah mencapai Rp 2,29 miliar.

“Jumlah ini, menurut dia besar, namun bisa ditingkatkan lagi asalkan ada kemudahan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, kewenangan Camat juga perlu ditambah,” terangnya. (man)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kepala Dinas PUPR Teken Kontrak Pekerjaan Konstruksi Kantor Kejari Kotamobagu 

31 Mei 2024 - 07:20 WITA

Pemkot Kotamobagu Utus Dua Siswa Ikut Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi  

30 Mei 2024 - 17:18 WITA

Dinas PUPR Kota Kotamobagu Lakukan PHO Terhadap Tiga Paket Peningkatan Jalan Tahun 2024

29 Mei 2024 - 13:13 WITA

Pemkot Kotamobagu Kembali Raih Opini WTP ke-11 dari BPK Perwakilan Sulut

28 Mei 2024 - 13:08 WITA

Pj Wali Kota Pimpin Upacara Peringatan HUT Kotamobagu dan HKN ke 166 tahun

27 Mei 2024 - 13:04 WITA

Pj Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Kotamobagu

22 Mei 2024 - 07:00 WITA

Trending di Kanal Kotamobagu