Menu

Mode Gelap

Kanal Bolsel

Lagi, Sangadi di Bolsel Masuk Bui


2 Jun 2022 15:45 WITA


					Lagi, Sangadi di Bolsel Masuk Bui Perbesar

KANAL HUKRIM – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kotamobagu di Dumoga, melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka dengan inisial KB. Kamis 2 juni 2022, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado di Manado.

Dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Meyambanga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Berkas perkara dan barang bukti tersebut dilimpahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum, Caecillia Birana SH, didampingi staf Cabjari Kotamobagu di Dumoga.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kotamobagu di Dumoga, Edwin B Tumundo SH ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pelimpahan tersebut.

“Iya, hari ini Cabjari Dumoga melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Meyambanga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” katanya.

“Setelah pelimpahan ini, kami selaku penuntut umum menunggu penetapan agenda sidangnya,” lanjut Edwin.

Adapun tersangka KB tersangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Menyambaga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dengan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp533.834.390,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana diatur Primair Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (san)

Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kapolres Kotamobagu Bakal Berantas Segala Bentuk Perjudian

23 Januari 2023 - 20:37 WITA

Elwin : Jangan Main Mata Dibelakang Saya

20 Januari 2023 - 16:14 WITA

Kembali Periksa Satu Saksi Ahli, Pekan Depan Agenda Tuntutan

19 Januari 2023 - 20:23 WITA

Dua Berkas Dugaan Korupsi ‘Pindah’ Ruangan

6 Januari 2023 - 15:24 WITA

2023 Kejaksaan Kotamobagu Kembali Fokus Penanganan Korupsi

4 Januari 2023 - 09:12 WITA

Ucapkan Selamat Natal & Tahun Baru, Kejari Warning Pelaksanaan Proyek 2022

24 Desember 2022 - 23:33 WITA

Trending di Kanal Hukum dan Kriminal