Menu

Mode Gelap

Advertorial · 28 Okt 2022 15:49 WITA ·

Bupati Boltim Hadiri Paripurna Penetapan Ranperda APBD Perubahan 2021


					Bupati Boltim Hadiri Paripurna Penetapan Ranperda APBD Perubahan 2021 Perbesar

KANAL ADVERTORIAL – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Bertempat di ruang sidang DPRD Boltim, pada hari Rabu 28 Oktober 2022, Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, Ketua DPRD Meidy Lensun dan Muhammad Jabir serta seluruh anggota DPRD dan Kepala SKPD lingkup Pemkab.

Ranperda APBD Perubahan 2021Pada kesempatan itu, Bupati Boltim mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Tahun 2022, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), diharapkan dalam waktu yang dekat akan segera dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi.

“Berkaitan dengan substansi khususnya pokok yang termuat dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, berupa prosedur penganggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sehingga juga untuk segera mendapatkan penegasan dan akan kita implementasikan dalam bentuk pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tengah – tengah kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Ranperda APBD Perubahan 2021

Dikatakannya, saat proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) telah berjalan dengan penuh dinamika.

Ranperda APBD Perubahan 2021

“Saya yakin dan percaya, bahwa dinamika dalam pembahasan tersebut, bertujuan untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar lebih baik dan tepat sasaran, serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ucap Bupati Boltim.

Bupati juga menambahkan utamanya pada substansi berupa target penerimaan pendapatan daerah, pengalokasian belanja daerah, dan penetapan pembiayaan Daerah serta sasaran program kegiatan yang disingkronisasi dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sehingga dapat menjawab Visi Misi pembangunan daerah. (adv)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Ikuti Jejak Kejari Kotamobagu, Cabjari Dumoga Raih Peringkat 1 se-Sulut Penanganan Tipikor

9 Desember 2022 - 19:14 WITA

Ikuti Jejak Kejari Kotamobagu, Cabjari Dumoga Raih Peringkat 1 se-Sulut Penanganan Tipikor

Luar Biasa, Kejari Kotamobagu Sabet Dua Penghargaan

9 Desember 2022 - 11:07 WITA

Kejari Kotamobagu Sabet Dua Penghargaan

JPU Hadirkan Tiga Saksi di Sidang Korupsi RTLH Bolmong

3 Desember 2022 - 05:40 WITA

Korupsi RTLH Bolmong

MM Jalani Sidang Perkara Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

1 Desember 2022 - 18:52 WITA

Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

JPU Hadirkan Dua Saksi di Sidang Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

18 November 2022 - 22:30 WITA

Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

Sidang RTLH Bolmong Kembali Digelar, JPU Hadirkan Enam Saksi

18 November 2022 - 22:19 WITA

Sidang RTLH Bolmong
Trending di Berita